Daftar Informasi Dikecualikan sesuai Keputusan Rektor 970 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan Universitas Indonesia
| No | Klasifikasi Informasi | Jenis Informasi | Unit Kerja | Dasar Hukum Pengecualian | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
| 1 | Surat Keputusan | Lampiran Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 2 | Daftar Hadir Mahasiswa | Daftar hadir kegiatan perkuliahan | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 3 | Surat tidak mengikuti perkuliahan | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 4 | Surat keterangan sakit, dan sejenisnya | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 5 | Kurikulum | Kriteria Penilaian Evaluasi (EDOM) | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 6 | Pernyataan Kuliah | Surat Keterangan Mahasiswa | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 7 | Status Mahasiswa Terdaftar | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 8 | Lintas Fakultas | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 9 | Surat Pertukaran Pelajar | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 10 | KITAS | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 11 | SKLD | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 12 | STM | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 13 | Cuti Kuliah | Surat Pemohonan Cuti Kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 14 | Surat Persetujuan Cuti Kuliah (koord. Program studi) | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 15 | Surat Penolakan Cuti Kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 16 | Surat Cuti diterbitkan | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 17 | Berhenti Kuliah | Surat pemrosesan usulan pemberhentian kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 18 | Surat pertimbangan jurusan/ prodi pemberhentian kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 19 | Surat keputusan fakultas | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 20 | Surat Keputusan Rektor | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 21 | Surat Penerbitan Drop Out (DO) | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 22 | Daftar Nilai | Soal-soal ujian | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 23 | Berita acara | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 24 | Hasil ujian | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 25 | Daftar peserta ujian | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 26 | Dispensasi | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 27 | Transkrip | Surat permohonan transkrip nilai | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 28 | Transkrip nilai (diterbitkan) | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 29 | Personal File Mahasiswan (Student Records) |
Foto copi ijazah SMU, kartu ujian, Isian Rencana Studi (IRS), Form Rencana Studi (FRS), permohonan keringanan, permohonan beasiswa, surat keterangan, Daftar Nilai Semester, Fotocopy transkrip akademik, fotocopy ijasah akademik, data mahasiswa aktif, dan sejenisnya. |
Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 30 | Cuti Kuliah | Surat Pemohonan Cuti Kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 31 | Surat Persetujuan Cuti Kuliah (koord. Program studi) | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 32 | Surat Penolakan Cuti Kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 33 | Surat Cuti diterbitkan | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 34 | Berhenti Kuliah | Surat pemrosesan usulan pemberhentian kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 35 | Surat pertimbangan jurusan/ prodi pemberhentian kuliah | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 36 | Surat keputusan fakultas | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 37 | Surat Keputusan Rektor | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 38 | Surat Penerbitan Drop Out (DO) | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 39 | Daftar Nilai | Soal-soal ujian | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 40 | Berita acara | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 41 | Hasil ujian | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 42 | Daftar peserta ujian | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 43 | Dispensasi | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 44 | Transkrip | Surat permohonan transkrip nilai | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 45 | Transkrip nilai (diterbitkan) | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 46 | Personal File Mahasiswan (Student Records) |
Foto copi ijazah SMU, kartu ujian, Isian Rencana Studi (IRS), Form Rencana Studi (FRS), permohonan keringanan, permohonan beasiswa, surat keterangan, Daftar Nilai Semester, Fotocopy transkrip akademik, fotocopy ijasah akademik, data mahasiswa aktif, dan sejenisnya. |
Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 47 | Uji Kompetensi | Dokumen Soal Uji Kompetensi. | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan kebocoran soal. | Sampai dinyatakan tidak berlaku. |
| 48 | Kunci Jawaban Uji Kompetensi. | Direktorat Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan kebocoran jawaban. | Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 49 | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Undangan | Pembentukan dan pembubaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru |
Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Indonesia | Sampai dinyatakan tidak berlaku. |
| 50 | Daftar peserta | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 51 | Data Pribadi Peserta Ujian (hanya sekolah dan yang bersangkutan) | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 52 | Kartu Peserta/kartu bukti pendaftaran Ujian Masuk | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 53 | Surat Keputusan Penilaian | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 54 | Notulen Penerimaan Mahasiswa Baru | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 55 | Dokumen Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru (seperti: Indeks sekolah, Bobot mata pelajaran) |
Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 56 | Lampiran Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 57 | Verifikasi Rapor | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 58 | Daftar sekolah yang siswa nya diterima di UI | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Menjaga persaingan yang sehat | Tidak terbatas | |
| 59 | Nilai ujian | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Menjaga persaingan yang sehat | Tidak terbatas | |
| 60 | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Jalur Tertulis | Pembentukan dan pembubaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru |
Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Indonesia | Sampai dinyatakan tidak berlaku. |
| 61 | Daftar peserta | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 62 | Data Pribadi Peserta Ujian (hanya yang bersangkutan) | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 63 | Kartu Peserta/kartu bukti pendaftaran Ujian Masuk | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 64 | Soal Ujian (Tahun Berjalan) | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 65 | Daftar Hadir Ujian Penerimaan | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 66 | Berita Acara Ujian Penerimaan | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 67 | Dokumen Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 68 | Notulen Penerimaan Mahasiswa Baru | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 69 | Lampiran Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 70 | Daftar sekolah yang siswa nya diterima di UI | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Menjaga persaingan yang sehat | Tidak terbatas | |
| 71 | Nilai ujian | Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Menjaga persaingan yang sehat | Tidak terbatas | |
| 72 | Kerjasama Internasional |
Dokumen universitas mitra yang datang langsung untuk menandatangani MOU | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf f | 1. Menjaga kerahasiaan Dokumen Kerjasama yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen perjanjian kerjasama. 2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan dokumen yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Indonesia atau mitra kerjasama. |
Sampai dinyatakan tidak berlaku. |
| 73 | Notulensi Courtesy Visit | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf f | 1. Menjaga kerahasiaan Dokumen Kerjasama yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen perjanjian kerjasama. 2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan dokumen yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Indonesia atau mitra kerjasama. |
Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 74 | Kegiatan Mobilitas Internasional | Dokumen dosen asing yang terlibat dalam program inbound dan Outbound |
Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. |
| 75 | Dokumen mahasiswa PT asing yang terlibat dalam program inbound | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 76 | Dokumen mahasiswa UI yang terlibat dalam program outbound |
Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 77 | Korespondensi | Korespondensi Dubes | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf f | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. |
| 78 | Surat Pertukaran Pelajar | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf f | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 79 | KITAS | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 80 | SKLD | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 81 | STM | Direktorat Internasionalisasi Pendidikan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Sampai dinyatakan tidak berlaku. | |
| 88 | Biaya Pendidikan (BP) | Slip pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) |
Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 89 | Dokumen biaya operasional pendidikan | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 90 | Dana kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa (DKFM) | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 91 | Dana pengingkatan kualitas pendidikan (DPKP) | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 92 | Keringanan biaya kuliah | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 93 | Penundaan pembayaran | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 94 | Kembalian uang kuliah mahasiswa | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 95 | Belanja Pegawai | Rincian individu | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 96 | Belanja Perjalanan | Penandatanganan honorarium | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i | Dapat merugikan kepentingan Universitas Indonesia | Tidak terbatas |
| 97 | Pajak | Pajak Individu | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i | Dapat merugikan kepentingan Universitas Indonesia | Tidak terbatas |
| 98 | Laporan Keuangan | Rekening Koran | Direktorat Keuangan dan Akuntansi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i | Dapat merugikan kepentingan Universitas Indonesia | Tidak terbatas |
| 99 | Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen Pengadaan: Penawaran, harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum pengumuman pemenang. | Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa dan Kantor Pemilihan Penyedia | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | 1. Menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan 2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Indonesia |
Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. |
| 100 | Penerimaan pegawai | Surat lamaran pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 101 | Surat pemanggilan peserta tes | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 102 | Surat pernyataan persetujuan (SPP/lolos butuh) | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 103 | Dokumen ujian pelaksanaan ujian tertulis/lisan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 104 | keputusan hasil ujian | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 105 | Dokumen usulan pengangkatan unit kerja | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 106 | Nota usulan BAKN/Presiden | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 107 | Pengangkatan pegawai | Usulan permohonan pengangkatan pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 108 | Usulan permohonan pengangkatan CPNS | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 109 | Penelitian khusus/litsus/screening | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 110 | SK pengangkatan CPNS | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 111 | kenaikan gaji berkala | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 112 | Kenaikan pangkat/golongan/jabatan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 113 | Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural/fungsional |
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 114 | Penetapan pegawai | Dokumen Penempatan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 115 | Pemindahan/Mutasi | Dokumen pemindahan tugas jabatan antar unit | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 116 | Dokumen penugasan pegawai dari/ luar UI | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 117 | Dokumen usulan pemindahan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 118 | Dokumen pelantikan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 119 | Surat Keputusan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 120 | Dokumen mutasi keluarga (nikah, anak, cerai, dan sejenisnya) | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 121 | Dokumen Pembinaan/SKP/Manajemen Kinerja | Dokumen DP3 | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 122 | Disiplin Pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 123 | Penetapan Angka Kredit | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 124 | Peminjaman Masa Kerja | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 125 | Surat Tugas Belajar | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 126 | Ujian Dinas Pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 127 | Disiplin Pegawai | Dokumen tata tertib pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 128 | Daftar hadir pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 129 | Catatan pelanggaran pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 130 | Tugas Belajar | Surat Tugas belajar program Diploma, Strata satu, strata dua | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 131 | Surat permohonan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 132 | Surat persetujuan/ penolakan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 133 | Surat Izin belajar | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 134 | Fotokopi Ijazah | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 135 | Laporan tugas belajar | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 136 | Sanksi/Hukuman | Dokumen catatan pelanggaran | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 137 | Surat teguran | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 138 | Surat pernyataan tidak puas | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 139 | Dokumen penundaan gaji berkala | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 140 | Dokumen penurunan gaji | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 141 | Dokumen kenaikan pangkat | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 142 | Dokumen penurunan jabatan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 143 | Dokumen pencabutan jabatan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 144 | Dokumen Cuti Pegawai | Surat permohonan cuti tahunan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 145 | Surat permohonan ijin sakit | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 146 | Surat permohonan cuti bersalin | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 147 | Surat permohonan cuti besar | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 148 | Surat permohonan cuti alasan penting | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 149 | Surat permohonan cuti sakit | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 150 | Surat permohonan cuti diluar tanggungan negara | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 151 | Dokumen Izin Pegawai |
Surat permohonan ijin pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 152 | Surat persetujuan ijin pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 153 | Kesehatan/ Asuransi Pegawai |
Dokumen program Jamsostek, Askes, dan sejenisnya | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 154 | Dokumen Gaji dan Tunjangan | Dokumen pengurusan gaji | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 155 | Dokumen kenaikan gaji | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 156 | Dokumen penyesuaian tunjangan keluarga, dan sejenisnya | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 157 | Dokumen tunjangan jabatan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 158 | Dokumen tunjangan resiko pekerjaan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 159 | Dokumen remunerasi pegawai, dan sejenisnya | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 160 | Perjalanan Dinas | Dokumen perjalanan dinas | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 161 | Identitas Pegawai | Nota persetujuan BAKN | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 162 | SK Pengangkatan CPNS | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 163 | Hasil persetujuan kesehatan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 164 | SK Pengangkatan CPNS | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 165 | SK Kenaikan Pangkat | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 166 | Surat pernyataan melaksanaan tugas/ menduduki jabatan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 167 | SK Pengangkatan jabatan struktural/ fungsional | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 168 | SK Pengangkatan wilayah kerja | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 169 | SK Perpindahan antar instansi | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 170 | SK Peninjauan masa kerja | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 171 | SK Cuti CTLN | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 172 | Berita acara pemeriksaan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 173 | SK Hukuman jabatan/ Hukuman disiplin PNS | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 174 | SK Perbantuan kepala daerah otonomi | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 175 | SK Pemberian tanda jasa | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 176 | SK Penarikan kembali dari perbantuan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 177 | Kartu Induk PNS | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 178 | Fotokopi Ijazah/ sertifikat | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 179 | SK Penempatan/ penarikan pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 180 | SK Pengangkatan jabatan diluar instansi | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 181 | SK Persetujuan/ penugasan kembali | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 182 | Pensiun/ Meninggal | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 183 | Terminasi Pegawai | Dokumen Terminasi Pegawai | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 184 | Kasus Pidana Pegawai | Dokumen awal pemeriksaan kasus | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta dan Direktorat Hukum dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 185 | Dokumen keputusan pengadilan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta dan Direktorat Hukum dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 186 | Dokumen sengketa keperdataan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta dan Direktorat Hukum dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 187 | Dokumen awal pemeriksaan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta dan Direktorat Hukum dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 188 | Keputusan Pengadilan | Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Talenta dan Direktorat Hukum dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 189 | Produk Riset | Naskah Full Paper yang belum dipublikasikan | Direktur Pendanaan dan Ekosistem Riset | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Mengandung ide orisinil, hipotesis, desain riset yang merupakan karya intelektual 9(Melindungi HKI dan objektivitas.) | Sampai penetapan kelayakan publikasi. |
| 190 | Naskah Penelitian yang masih dalam proses | Direktur Pendanaan dan Ekosistem Riset | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Mengandung ide orisinil, hipotesis, desain riset yang merupakan karya intelektual 9(Melindungi HKI dan objektivitas.) | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 191 | Dokumen Conference Penelitian | Direktur Pendanaan dan Ekosistem Riset | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Mengandung ide orisinil, hipotesis, desain riset yang merupakan karya intelektual 9(Melindungi HKI dan objektivitas.) | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 192 | Review Proposal: Penilaian dan komentar reviewer. | Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 193 | Review Proposal Bantuan/Insentif: Usulan fasilitasi pemerintah. | Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 194 | Pengabdian Masyarakat | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang masih dalam Proses; dan Laporan pelaksanaan penelitian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Mengandung ide orisinil, hipotesis, desain riset yang merupakan karya intelektual | Sampai penetapan kelayakan publikasi. |
| 195 | Review Proposal: Penilaian dan komentar reviewer. | Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 196 | Review Proposal Bantuan/Insentif: Usulan fasilitasi pemerintah. | Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 197 | Penelitian | Dokumen usulan/ review | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. |
| 198 | Dokumen Form Penilaian Penelitian | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 199 | Laporan Hasil Monev | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 200 | Hak Atas Kekayaan Intelektual (Potensial untuk Dipatenkan) | Dokumen HAKI | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual | Sampai penetapan kelayakan publikasi. |
| 201 | Prosedur Pengajuan HAKI, Hak Cipta, Hak Dagang | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 202 | Surat permohonan pengajuan | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 203 | Laporan hasil pengajuan | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 204 | Inovasi dan Penelitian (Tidak potensial paten) |
Dokumen usulan/ review | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. |
| 205 | Dokumen Form Penilaian Penelitian | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 206 | Laporan Hasil Monev | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 207 | Inovasi dan Penelitian (potensial paten) |
Dokumen Kontrak/perjanjian pelaksanaan penelitian | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. |
| 208 | Dokumen usulan/ review | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 209 | Dokumen Form Penilaian Penelitian | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 210 | Laporan Hasil Monev | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 211 | Laporan hasil penelitian | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 212 | Surat Keputusan Penerima Penelitian | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 213 | Dokumen publikasi penelitian | Direktorat Inovasi & Riset Berdampak Tinggi | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual | Sampai penetapan kelayakan publikasi. | |
| 214 | Beasiswa | Dokumen pengajuan beasiswa | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 215 | Dokumen/Borang seleksi beasiswa | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 216 | Dokumen pencairan dana | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 217 | UKT | Dokumen permohonan Keringanan (keringanan, cicilan, pembebasan spp) |
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 218 | Dokumen hasil review dan survey | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 219 | Rumus matriks penetapan UKT | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 220 | Data Entri | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 221 | Dokumen Penetapan UKT | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 222 | Fasilitas Mahasiswa | Laporan PKM | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 223 | Laporan Monev | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 224 | Akademik | Surat teguran plagiat | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 225 | Surat pelanggaran | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 226 | Surat pernyataan | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 227 | Dokumen sanksi akademik | Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas | |
| 228 | Dokumen Pemeliharaan Aset dan Fasilitas |
Blueprint/desain bangunan dan masterplan | Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Dapat membahayakan infrastruktur Universitas Indonesia | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. |
| 229 | Teknologi Informasi | Infrastruktur TIK: Topologi jaringan, layout perangkat, web service, kode sumber (source code). | Direktorat Transformasi Digital | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data Universitas Indonesia | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. |
| 230 | Konfigurasi Data Center, Database dan Aplikasi, serta User Name dan Password. |
Direktorat Transformasi Digital | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Dapat membahayakan infrastruktur jaringan dan keamanan data Universitas Indonesia | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 231 | Informasi Publik | Data pribadi pemohon informasi | Direktorat Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Perlindungan data pribadi | Tidak terbatas |
| 232 | Dokumen informasi yang dikecualikan | Direktorat Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Dapat merugikan kepentingan Universitas Indonesia | Tidak terbatas | |
| 233 | Dokumen Hukum | Surat Keputusan Rektor terkait Remunerasi dan Kesejahteraan tendik, dosen dan pimpinan struktural dan non struktural | Direktorat Hukum dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Dapat merugikan kepentingan Universitas Indonesia | Tidak terbatas |
| 234 | Data Perkara Hukum: Kasus yang belum inkracht (berkekuatan hukum tetap). | Direktorat Hukum dan Kearsipan | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Mempengaruhi proses persidangan. | Sampai putusan inkracht. | |
| 235 | Pengaduan | Pengaduan Masyarakat: Terhadap kinerja/perilaku pejabat, dosen, tendik. | Direktorat Transformasi Budaya dan Tata Kelola | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf a | Menyangkut rahasia pribadi. | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. |
| 236 | Mutu Akademik/ Akreditasi Prodi/ Perguruan Tinggi | Audit Mutu: Temuan audit internal/eksternal mutu akademik. | Direktorat Penjaminan Mutu Akademik | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Membahayakan data lembaga. | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. |
| 237 | Monitoring Audit: Laporan tindak lanjut hasil audit mutu. | Direktorat Penjaminan Mutu Akademik | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Membahayakan data lembaga. | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 238 | Kertas Kerja Audit mutu | Direktorat Penjaminan Mutu Akademik | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Membahayakan data lembaga. | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 239 | Kertas Kerja Monitoring mutu | Direktorat Penjaminan Mutu Akademik | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Membahayakan data lembaga. | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 240 | Evaluasi Diri Prodi. | Direktorat Penjaminan Mutu Akademik | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Membahayakan data lembaga. | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 241 | Nilai Evaluasi Prodi Baru: Hasil evaluasi instrumen/proposal pembukaan prodi. | Direktorat Penjaminan Mutu Akademik | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Rawan intervensi pihak berkepentingan. | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 242 | Isian Akreditasi. Borang | Seluruh Unit Kerja | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Berkaitan dengan aspek persaingan usaha | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 243 | Identitas Penelaah, Pemberi Rekomendasi, Penilai, serta Peserta Rapat yang Bersifat Rekomendasi dan/atau Penilaian. | Seluruh Unit Kerja | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b | Menjamin kebebasan, kejujuran keberanian, dan komunikasi dalam rangka pertukaran gagasan | Jika diperlukan pihak berwenang secara hukum. | |
| 244 | Identitas pribadi | Data Pribadi: Identitas dosen, tendik, mahasiswa, mitra, peneliti asing, alumni (termasuk riwayat kesehatan, keuangan, evaluasi kinerja/belajar). | Seluruh Unit Kerja | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | Mengungkap rahasia pribadi. | Tidak terbatas |
| 245 | Hasil rapat/ korespondensi | Dokumen Minutes of Meeting. | Seluruh Unit Kerja | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i | Mengganggu stabilitas organisasi. | Sampai ada peraturan yang mengizinkan. |
| 246 | memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan Komisi Informasi atau pengadilan |
Seluruh Unit Kerja | UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i | Mengganggu stabilitas organisasi. | Sampai ada peraturan yang mengizinkan. |
